RPJMD Upaya Rumuskan Perencanaan Responsif dan Aspiratif, Pemkab Sumenep Gelar Musrenbang RKPD dan Konsultasi RPJMD
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus berupaya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif dan aspiratif.
Inilah landasan utama digelarnya Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan bahwa kegiatan kali ini menjadi ajang untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang diakomodir dari masukan berbagai pihak.
“Sekaligus sebagai bentuk transparansi agar menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspiratif dan responsif terhadap permasalahan dan isu strategis yang berkembang di masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Daerah menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjabarkan visi dan misi pemerintah melalui program prioritas dan indikator kinerja yang terukur, agar berbagai persoalan dapat diatasi, sesuai dengan yang tertuang dalam tujuan visi dan misi.
“Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan,” tuturnya.
“Lakukan rasionalisasi terhadap program kegiatan yang secara output tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat, cari program kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat,” pungkas Bupati Achmad Fauzi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menjelaskan bahwa tujuan terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD ialah untuk memperoleh masukan tentang perencanaan pembangunan dari para pemangku kebijakan.
“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran,” jelasnya.
Dari kegiatan tersebut, Arif Firmanto menuturkan bahwa seluruh masukan dari berbagai pihak akan dilakukan verifikasi untuk menetapkan program-program dan perencanaan pembangunan yang efektif dapat mewujudkan orientasi kesejahteraan masyarakat.
“Kami telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI, serta 933 usulan dari Pokir DPRD, untuk dilakukan verifikasi agar programnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Arif Firmanto.
