Model Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Komunikasi Efektif Pada Kelompok Relawan Tanggap Bencana Covid-19 di Kabupaten Sumenep

Abstrak

Berbagai upaya dalam rangka menekan laju pertumbuhan penyebaran wabah ini terus dilakukan. Salah satu strategi utama untuk mengendalikan COVID-19 ini adalah di disamping difokuskan pada intervensi non-farmasi, seperti pembatasan sosial juga difokuskan
pada angka partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi nasional sebagai bentuk pencegahan diri dari potensi penyebaran virus tersebut. Pembentukan satgas penanggulangan bencana covid sampai pada pengurangan aktifitas sosial masyarakat sebagaimana dijelaskan diatas pun ditempuh, namun upaya mendorong tingkat kesadaran prilaku masyarakat untuk taat pada prokes sekaligus bersedia melakukan vaksin terus mengalami hambatan-hambatan. Pada bulan Maret 2020, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJAR, Kontras, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI menyerukan kepada pemerintah untuk
memperbaiki respons yang dinilai jauh dari pemenuhan hak untuk melindungi warga negara. Terdapat lima hal yang digugat oleh
Koalisi Masyarakat Sipil terhadap pemerintah yaitu (1) memperbaiki mekanisme merespons pandemi dengan memberikan respons yang cepat, akurat, dan bertanggungjawab; (2) membenahi manajemen komunikasi publik; (3) menjaga hak privasi warga dengan
mengungkap kasus tanpa membuka identitas pasien; (4) meminimalisir stigma dan diskriminasi; dan (5) mengatasi kelangkaan masker dan sabun antiseptik dengan harga terjangkau.